Header Ads

Sejarah Singkat Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia

Sistem pemerintahan kolonial Belanda
Source: ringkasangku.com

Belanda merupakan negara yang menjajah Indonesia dengan kurun waktu sangat lama. Diperkirakan Belanda menjajah Indonesia kurang lebih sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Hal ini tentu banyak mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat Indonesia khususnya sistem pemerintahan. Simak artikel berikut ini untuk mengetahui sejarah singkat sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Sistem Pemerintahan Belanda di Jawa 1772-1830

Selama perang Inggris IV (1780-84) VOC di Indonesia semakin terpisah dari negeri Belanda. VOC bukan hanya harus meminjam sekitar 2.300 orang prajurit dari Surakarta dan Yogyakarta guna mempertahankan Batavia terhadap serangan yang di duga akan dilancarkan oleh pihak Inggris (yang tidak pernah terjadi), melainkan juga berpaling kepada pemerintah negeri Belanda di tanah air untuk mendapatkan bantuan keuangan. Pemerintah negeri Belanda kemudian memulai penyelidikan terhadap kondisi VOC dan berhasil mengungkap kebangkrutan, skandal, dan salah urus di segala segi. Pada bulan Desember 1784-januari 1795 Prancis menyerbu negeri Belanda dengan punh dan sukses membentuk sebuah pemerintahan boneka Prancis. Pada tahun 1796 Heeren XVII di bubarkan dan digantikan dengan komite baru. Dan pada tanggal 1 Januari 1800 VOC resmi dibubarkan.

Pada tahun 1800 mulai berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa-Eropa. Negeri belanda telah berada di bawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Louis Napoleon, sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. Pada tahun 1808 Louis mengirimkan Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal (1808-11) dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai pusat melawan Inggris di samudera Hindia. Daendels adalah pemuja prinsip-prinsip pemerintahan revolusioner. Sehingga dia membawa sistem pembaruan dan metode kediktatoran ke Pulau Jawa yang hanya sedikit berhasil tetapi banyak menimbulkan perlawanan di Pulau Jawa. Dia berhasil memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa. 

Pembaruan yang dibawa oleh Daendels menimbulkan pro dan kontra  pro dan kontra di kalangan penguasa keraton,di tambah dengan sikap Daendels yang sangat congkak terhadap penguasa-penguasa di Pulau Jawa menimbulkan konflik yang panjang antara para penguasa di Jawa contohnya konflik di keraton antara Pakubuwana IV dan Hamengkubuwono II  sehingga meletuslah perang Jawa.
Peperangan antara Napoleon di Eropa telah meerembet ke Indonesia. Ketika raja Willem V dari Negeri Belanda berhasil lolos dari serangan pasukan Prancis dan melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795, di sana dia tinggal di Kew dan mengeluarkan dokumen “surat-surat Kew”. Surat-surat itu berisi tentang penyerahan wilayah jajahan mereka kepada Inggris agar tidak jatuh kepada tangan Prancis. 

Pada tahun 1795 Inggris menduduki Padang dan Malaka dan mulai memblokade Batavia yang telah mempengaruhi pendapatan pemerintah Belanda karena telah mengacaukan ekspor kopi. Akhir tahun 1810 pangkalan utama Prancis di Mauritius jatuh dan dengan kondisi demikian Inggris sudah siap merebut jajahan Belanda yaitu Pulau Jawa.

Sistem pemerintahan kolonial di Indonesia
Source: buguruku.com

Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daendels sebagai Gubernur Jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens. Tetapi Janssens tidak lama memerintah di Hindia Belanda karena pada tanggal 4 Agustus 1811 Inggris datang ke Hindia belanda dengan membawa 60 kapal untuk mengambil alih dan menaklukkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda dan pada tanggal 18 September Janssens menyerahkan kekuasaannya di Salatiga.

Selama masa penaklukan yang dilakukan oleh Inggris itu yang di pimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, banyak sekali pemberontakan yang terjadi di Yogyakarta dari mulai sultan Hamengkubuwono II yang merebut kembali kekuasaannya dari tangan anaknya sampai penurunan tahta Pakubuwana IV. Dalam  penulisan sejarah penjajahan. Raffles termasuk gubernur yang hebat. Ia di kenal sebagai pendiri Singapura pada tahun 1819. Pada tahun 1816 Jawa dan pos pos Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda oleh Inggris karena pada saat itu Napoleon sudah kalah di Eropa sehingga perlu penyusunan kembali setelah perang-perang Napoleon.

Pada tahun 1812-1825 permasalahan di Pulau Jawa semakin meningkat. Dari mulai orang-orang Eropa yang masih ikut campur dalam urusan istana, sampai kepada korupsi dan persekongkolan semakin merajalela di istana. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya dislokasi sosial. Ditengah-tengah keadaan yang semakin kacau tersebut muncullah salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro (1785-1855).

Di bab ini juga di jelaskan bagaimana cara Pangeran Diponegoro membaca situasi daerahnya dan bagaimana ia memimpin pemberontakan di Pulau Jawa, walaupun akhirnya pada bulan Maret 1830 dia harus melakukan perundingan karena pemberontakan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa yang membuat penduduk di Pulau Jawa semakin menyusut, dan dia pun di asingkan oleh Belanda ke Manado lalu ke Makassar sampai pada tahun 1855 dia meninggal dunia di Ambon.

Dengan banyaknya pemberontakan yang ada di Pulau Jawa menimbulkan  dorongan kepada pemerintah Belanda untuk merombak kebijakannya. Selama sepuluh tahun kemudian kekuasaan Belanda di Pulau Jawa akan didasarkan pada persekutuan dengan pribumi .

Baca juga : Sejarah Disintegrasi Bangsa Indonesia Tahun 1948-1965

Sistem Pemerintahan Belanda di Jawa 1830-1900

Masa penjajahan Belanda yang sebenarnya adalah dari tahun 1830. Karena untuk pertama kalinya pihak Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai Pulau Jawa tanpa ada satu tantangan atau pemberontakan yang serius terhadap kekuasaan mereka sampai abad XX. Perang Jawa yang terjadi di tahun 1830 ini membawa dampak buruk bagi perekonomian pemerintah Belanda. Pemberontakan tersebut membuat kas Negara Belanda kosong. Selain akibat pemberontakan, perang-perang Napoleon yang membuat hutang dalam negeri Belanda dan pembayaran bunga atas hutang tersebut semakin tinggi. Ditambah lagi ketika uni Belanda-Belgia yang dibentuk oleh kongres Wina pada tahun 1815 runtuh dalam revolusi Belgia. Belanda mengakui kemerdekaan Belgia pada tahun 1839. Dengan demikian, Belanda telah kehilangan sebagian dari wilayahnya dan menanamkan uang lebih banyak lagi dalam usaha yang gagal.

Selama perang Jawa berlangsung pemerintah Belanda sudah memikirkan cara bagaimana rencana untuk Jawa, mereka memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak dari tanah jajahan mereka. Pada tahun 1829 Johanes Van Den Bosch (1780-1844) mengusulkan kepada Raja Belanda tentang cultuurstelsel yang nantinya akan di sebut dengan nama Sistem Tanam Paksa. Dan pada bulan Januari 1830 Van Den Bosch tiba di Jawa dan menjadi Gubernur Jenderal yang baru (1830).

Baca juga: Suku Aborigin: Kehidupan dan Sistem Sosial Sebelum Masuknya Kulit Putih

Periode Tanam Paksa atau Cultuurstelsel (1830-1870)

Sistem pemerintahan Belanda
Source: Kumparan.com

Periode ini merupakan periode paling kelas dalam sejarah penjajan Belanda di Indonesia. Pemikiran tersebut tidak dipikirkan secara jelas, tetapi lebih didasarkan pada suatu prinsip sederhana yaitu desa-desa di Jawa menghutang pajak tanah (land rent) kepada pemerintah, dengan perhitungan sebesar 40% dari hasil panen utama desa itu. Rencana Van Den Bosch adalah bahwa setiap desa harus menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti tebu, kopi, nila untuk di jual kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang telah di tentukan. 

Dengan demikian, maka desa akan melunasi hutang pajak tanahnya, dan Van Den Bosch memperkirakan bahwa 29% hasil panen bumi desa tersebut akan cukup memadai. Kemudian komoditi-komoditi tersebut akan di kapalkan ke Eropa oleh perusahaan Dagang Belanda (NHM ; Nederlandsche Handelmaatschappij) yang didirikan oleh Raja Belanda untuk mematahkan dominasi pelayaran Inggris-Amerika dikawasan Malaya-Indonesia dan akan memberikan penghasilan kepada negeri Belanda.

Dalam kenyataannya tidak ada “sistem” sama sekali dalam penerapannya. Konseo yang telah di buat itu berubah menjadi bentuk pemerasan, para pejabat lokal sebagai panjangan pemerintah Belanda menetapkan besaran pajak tanah dan banyaknya komoditas ekspor bagi setiap desanya, yang kemudian hal itu memaksa para petani untuk bekerja lebih lagi dalam menggarap perkebunannya. Sebenarnya konsep Sistem Tanam Paksa ini mirip dengan zaman VOC dulu. Sistem Tanam Paksa ini membawa dampak menguntungkan bagi pihak penguasa lokal maupun pihak Belanda tetapi tidak untuk para petani, sehingga pada masa itu banyak terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota.

Akibat cultuurstelsel bagi pihak Belanda sangat besar. Sejak tahun 1831 perekonomian Belanda sudah seimbang dan hutang-hutang lama VOC pun dilunaskan, pajak- pajak diturunkan. Pihak Belanda telah berhasil memeras perekonomian Jawa, sedangkan keuntungan yang berarti yang dikembalikan hanya kepada sekelompok kecil pribumi saja.

Pada tahun 1849 cultuurstelsel sudah menghadapi berbagai masalah, dari mulai penanaman yang tidak pasti, pabrik gula uang bersaing dengan pertanian padi yang membutuhkan jatah air, timbul juga paceklik, kelaparan dan mulai muncul banyak wabah-wabah penyakit di Pulau Jawa. Sementara pemerintah Belanda menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak lainnya secara drastis.

Upaya penentangan tentang cultuurstelsel mulai muncul di Belanda. Pada tahun 1848 untuk pertama kalinya konstitusi liberal memberikan parlemen Belanda peranan yang berpengaruh dalam urusan penjajahan. Di dalam parlemen oposisi bersatu, mereka menuntut kepentingan-kepentingan  kelas menengah belanda. Mereja mendesak suatu pembaharuan “liberal” : pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian kolonial secara drastis, pembebasan terhadap pembatasan-pembatasan perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda.

Dengan terbitnya buku Maax Havelaar karya Multatuli (Eduard Douwes Dekker) pada tahun 1860 yang mengungkapkan keadaan pemerintah kolonial Belanda yang bersifat menindas dan korup di Jawa semakin membuat para kaum liberal semakin bingung, mereka ingin dibebaskan dari cultuurstelsel tetapi bukan dari keuntungan-keuntungan yang di peroleh Belanda dari Jawa.

Hasil dari perdebatan tersebut adalah Belanda menghapuskan cultuurstelsel sedikit demi sedikit. Dari mulai komoditi yang memberikan keuntungan yang sedikit sampai yang terakhir komoditi yang memberikan keuntungan besar bagi belanda. Dan pada tahun 1870  ditetapkanlah Undang-undang Gula yang menetapkan bahwa pemerintah akan menarik diri dari penanaman tebu selama 12 tahun, yang dimulai pada tahun 1878. Undang-undang Agraria tahun 1870 membuka Jawa bagi perusaha swasta.

Baca juga : Pengertian, Agenda, dan Tujuan Masa Reformasi di Indonesia

Periode Liberal (1870-1900)

Sistem pemerintahan Belanda
Source: dosenpendidikan.com

Periode liberal ini (sekitar1870-1900) merupakan zaman ketika eksploitasi di Jawa semakin hebat karena bukan hanya pemerintah Belanda yang mengeksploitasi Pulau Jawa tetapi juga perusahaan swasta seperti dari Inggris, China, Amerika dll. Periode liberal ini membuat kalangan elite bangsawan yang tertinggi tingkatannya mulai dilampaui. Ketika cultuurstelsel dihapus mereka kehilangan persentase yang di peroleh dari penyerahan pajak.

Di Jawa tatanan yang lama telah hancur pada tahun 1900. Dan pada tahun 1900 Jawa berada di zaman peralihan dengan zaman lama yang telah lenyap tetapi zaman baru belum jelas bentuknya.
Daerah-daerah luar Jawa 1800-1910 Sebagian besar wilayah yang sekarang ini meliputi Republik Indonesia telah jatuh pada kekuasaan Belanda. Sejak tahun 1840 keterlibatan pemerintah kolonial Belanda di luar Jawa semakin meningkat. Bukan tanpa alasan Belanda ikut campur di daerah-daerah luar Jawa, seringkali ada dorongan-dorongan ekonomi, termasuk usaha melindungi perdagangan antar pulau. 

Ada dua pertimbangan umum yang menyebabkan pemerintah Belanda ikut campur dalam urusan daerah-daerah luar Jawa. Pertama, untuk menjaga keamanan daerah-daerah yang sudah berhasil dikuasai maka Belanda terpaksa menaklukkan daerah-daerah lain yang mendukung atau membangkitkan gerakan perlawanan. Yang kedua adalah ketika perjuangan bangsa Eropa untuk memperoleh daerah-daerah jajahan mencapai puncaknya pada akhir abad XIX, pihak Belanda merasa wajib untuk menetapkan hak mereka terhadap daerah-daerah luar Jawa dalam rangka mencegah campur tangan kekuatan barat.

Perluasan kekuasaan Belanda ke daerah-daerah luar Jawa benar-benar berbeda dengan perluasan kekuasaan di Jawa, karena sebagian besar daerah luar Jawa tidak pernah ada alasan permanen atau sungguh-sungguh untuk dikuasai oleh Belanda.

Madura, yang terletak dilepas pantai timur laut Jawa, mempunyai tradisi keterlibatan yang lama dengan Belanda. Hail ini disebabkan bukan karena kepentingan langsung Belanda di Madura tetapi lebih disebabkan karena banyak orang-orang madura yang terlibat di Jawa. Pulaunya tidak begitu subur, dan hanya menguntungkan sedikit bagi perekonomian Belanda. Belanda menaklukkan Madura karena manusianya, karena orang  Madura bisa dijadikan sumber serdadu kolonial. Tetapi setelah tahun 1870 Madura mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar yaitu pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Dimana garam bisa menjadi monopoli yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial.

Pengalaman Bali berbeda dengan Madura. Ada dua faktor yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menaklukkan Bali yaitu, perampokan dan perampasan yang dilakukan oleh orang-orang Bali terhadap kapal-kapal yang terdampar dan adanya kemungkinan kekuatan Eropa lainnya yang akan menguasai Bali. Tetapi dalam penaklukan Bali, Belanda mendapatkan banyak perlawanan dari raja-raja yang memerintah disana. Sampai akhirnya Dewa Agung yang melakukan pemberontakan terakhir tewas dalam ekspedisi Belanda menaklukkan bali atau yang dikenal dengan perang Puputan Bali, dan berakhirlah kemerdekaan Bali.

Lombok, yang terletak di sebelah timur Bali, sudah ditaklukkan sebelum kemerdekaan Bali dihancurkan oleh Belanda.
Pulau-pulau di Nusa Tenggara baru berhasil ditaklukkan dibawah kekuasaan Belanda yang efektif pada Sepuluh tahun pertama abad XX. Belanda menaklukkan pulau-pulau di Nusa Tenggara karena disana mereka ingin melindungi satu misi yaitu mengekaplorasi timah yang ada di pulau-pulau di Nusa Tenggara.

Baca juga : Sejarah Kesultanan Ternate di Indonesia

Zaman Penjajahan Baru

Sejarah Pemerintaha Belanda
Source: Medium.id

Pada permulaan abad ke-XX, kebijakan penjajahan belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kebijakan kolonial Belanda sekarang memiliki tujuan baru. Eksploitasi terhadap Hindia Belanda mulai kurang dijadikan alasan utama kekuasaan Belanda. Kebijakan ini dinamakan “Politik Etis”. Politik Etis yaitu, kekayaan indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan asing, sedangkan industri pribumi tidak dikembangkan. 

Pertumbuhan ekonomi yang penting berlangsung di luar jawa sedangkan di Jawa sendiri ekonomi tak berjalan begitu baik. Pendidikan seharusnya menjadi kunci bagi suatu zaman yang baru, tetapi jumlah sekolah yang disediakan terlalu sedikit dibanding jumlah penduduk. Konsesi-konsesi kekuasaan politik yang dangkal dipergunakan untuk mengesahkan suatu pemerintahan yang otoriter.

Bentuk dari politik etis itu sendiri, yaitu industri Belanda melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial, banyak modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan mentah, khususnya di daerah luar Jawa. Pajak yang dikenakan kepada orang Indonesia mengalami kenaikan ketika keuangan kolonial terancam pada Perang Dunia I. Meningkatkan produksi bahan pangan dengan jalan mengadakan percobaan dengan bibit-bibit baru, mendorong pemakaian pupuk dsb. Belanda meningkatkan anggaran belanja mereka untuk proyek-proyek kesehatan umum. 

Orang – orang  Indonesia diberikan kesempatan untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda. Adanya sekolah-sekolah Hollandsch – Inlandsch, “Belanda-Pribumi” (HIS), 1914 untuk bangsa Indonesia golongan atas. Tahun 1914 berdiri sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), semacam SLTP yang didirikan untuk orang-orang Indonesia golongan atas, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa yang telah selesai sekolah dasar. 

Tahun 1919, AMS (Algemeene Middelbare Scholen), semacam SMU yang didirikan untuk membawa para murid memasuki tingkat perguruan tinggi. Yang mendapat kesempatan memasuki perguruan tinggi adalah mereka yang berhasil menembus sistem Eropa menuju HBS (Hoogere Burgerschool; sekolah atas untuk kelas menengah) dan kemudian keperguruan tinggi di negeri.

Baca juga : Sejarah dan Pemerintahan Reformasi di Indonesia

Kesimpulan

Belanda adalah sebuah negara yang telah memberikan banyak sekali perubahan di berbagai elemen kehidupan masyarakat. Belanda mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan menciptakan kebudayaan baru. Hal ini juga terlihat pada sektor sistem pemerintahan di Indonesia yang notabenenya ada percampuran dari kebudayaan Belanda. Sejarah yang sangat penjang tentu dengan mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.